LAMPU JALAN DI DESA MERUPAKAN USULAN PRIORITAS KECAMATAN KARANG TINGGI PADA MUSRENBANGCAM TAHUN INI

Kegiatan Musrenbang dihadiri dan di buka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP.,. Turut hadir Kepala Bappeda Dra. Hj. N. Yuhanah, M.M., beserta Tim dan beberapa Kepala OPD terkait (Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Dinas PU) Perwakilan Polres, Kepala KUA, Kepala Desa dan BPD, Ketua PKK, Ketua Adat Desa dan Imam Masjid Desa dari 13 (tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Karang Tinggi. Dalam arahannya Sekretaris Daerah Rachmat Riyanto mengungkapkan bahwa Kecamatan Karang Tinggi ini merupakan Ibu Kota Kabupaten, oleh sebab itu Kecamatan Karang Tinggi harus dapat menonjolkan identitasnya agar dapat di ketahui oleh masyarakat umum dan semua pihak lainnya.

" Kecamatan Karang Tinggi ini di harapkan dapat  menunjukkan iconnya sehingga memberikan dampak demi kemajuan Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu Infrastrukturnya harus dapat benar-benar lebih agar terdapat nilai Ibu Kota Kabupaten di mata masyarakat. Pemerintah Daerah akan menyiapkan regulasi-regulasi perihal peningkatan perencanaan pembangunan kedepan. Di harapkan dengan adanya perkembangan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya

Sementara itu, Camat Karang Tinggi Debby Septika,S.STP., M.Si., dalam laporannya  menyampaikan beberapa usulan yang telah di sepakati oleh setiap desa pada Musrenbang Desa sebelumnya dan telah di Input melalui aplikasi SIPD 2025.

"Perlu di ketahui, usulan-usulan yang di sampaikan desa adalah usulan yang telah di sampaikan pada tahun-tahun sebelumnya, Akan tetapi untuk di Kecamatan Karang Tinggi pada tahun ini di dominasi oleh usulan penerangan atau pemberian lampu jalan dan juga Drainase ataupun saluran air guna mengurangi dampak banjir ketika memasuki musim curah hujan tinggi, hal ini di karenakan kondisi penerangan belum memadai di jalan desa maupun jalan raya Kecamatan Karang Tinggi dan tingginya intensitas masyarakat terdampak banjir karena kurang berfungsinya saluran air atau drainase yang rusak. Di harapkan pada tahun 2025 mendatang dapat terealisasi dan di prioritaskan oleh Pemerintah Daerah," jelasnya.